OPTIMALISASI PENGISIAN REKAM MEDIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK DEWASA PUSKESMAS HARAPAN RAYA


Authors : Christopher A.P, S. Ked, Mayenru Dwindra, S. Ked, Roni Eka Saputra, S. Ked, Vivi Melinda, S. Ked. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

—–

PENDAHULUAN

Latar Belakang

—–Indonesia Sehat 2010 adalah pembangunan berwawasan kesehatan yang pelaksanaannya di segala sektor harus mempertimbangkan dampak negatif dan positif terhadap kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Upaya kesehatan yang dilakukan akan lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif.1

—–Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan berbagai sumber daya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat tersedia pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau. Tujuan di atas harus dilakukan secara terarah dan tepat melalui pelayanan manajemen informasi kesehatan yang berbasis pada data dan informasi kesehatan yang berkualitas, terintegrasi dengan baik dan benar yang bersumber dari rekam medis.2

—–Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 22 mengenai standar profesi dan kewajiban hukum bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis. Oleh karena itu, pendayagunaan rekam medis sebagai sumber informasi utama menjadi semakin mampu memproses pengintegrasian data dan informasi secara lebih akurat, valid dan cepat.2

—–Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman. Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam UU Praktik Kedokteran yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu pada Pasal 46 dan Pasal 47. Bagi para tenaga kesehatan yang tidak membuat rekam medis akan diberikan sanksi hukum, disiplin dan etik.3

—–Rekam Medis termasuk salah satu bahan baku Sistem Informasi Kesehatan (SIK), yang merupakan sumber daya non fisik manajemen kesehatan, untuk memperoleh data/informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir guna pemantauan pelayanan medik paripurna, yang merupakan dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). SP2TP merupakan indikator kinerja dari suatu puskesmas.1,4

—– Berdasarkan data dari Puskesmas Harapan Raya Bulan Oktober 2008 jumlah kunjungan pasien di Poliklinik Dewasa Puskesmas Harapan Raya paling besar dibandingkan dengan jumlah jumlah poliklinik lainnya. Dari observasi di Poliklinik Dewasa, didapatkan masih ada beberapa rekam medis yang tidak lengkap (± 31,33%), 73% diantaranya tidak terdapat paraf petugas yang mengisi rekam medis, 70% diantaranya tidak terdapat keterangan mengenai kasus penyakit (baru/lama), kunjungan kasus, dan komplikasi, 50% tidak terdapat diagnosa penyakit, 40% tidak tercantum hasil pemeriksaan fisik, 23,33% identitas tidak lengkap, dan 1,33% tidak tercantum terapi yang diberikan kepada pasien.

Optimalisasi pengisian rekam medis di Poliklinik Dewasa perlu ditingkatkan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Poliklinik Dewasa Puskesmas Harapan Raya yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Harapan Raya secara umum. Selain itu, dengan optimalisasi rekam medis di Poliklinik Dewasa akan didapatkan SP2TP yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya mengenai keadaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Harapan Raya khususnya di Poliklinik Dewasa sehingga perencanaan program yang diambil berdasarkan informasi dari SP2TP benar-benar tepat.

Permasalahan

Masih ada rekam medis yang tidak lengkap di Poliklinik Dewasa Puskesmas Harapan Raya (± 31,33%). Hal tersebut akan berpengaruh pada mutu pelayanan kesehatan di Poliklinik Dewasa, dan selanjutnya akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Harapan Raya secara umum. Selain itu, rekam medis yang tidak lengkap juga akan mempengaruhi SP2TP di Puskesmas Harapan Raya sehingga data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian penampilan Puskesmas Harapan Raya serta situasi kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Harapan Raya tidak menggambarkan dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaan fisik, tenaga, sarana, dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh puskesmas.

Dilihat dari aspek hukum (PP No.32 tahun 1996), dalam melaksanakan tugas profesinya, tenaga kesehatan berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis. Bagi para tenaga kesehatan yang tidak membuat rekam medis yang baik akan diberikan sanksi hukum, disiplin dan etik.

<<<Baca selengkapnya (Read more…)>>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s