MENEMPATKAN “ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH “SECARA HUKUM ISLAM


Posting by : Magdi Ayuza, S. Ked

—-

KATA PENGANTAR

—-
Bismillahirrahmanirrahim.
—-Banyaknya kasus anak yang lahir di luar nikah atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai “anak zina” mendorong Penulis untuk mengulas tulisan tentang “anak zina” dalam Kompilasi Hukum Islam yang pernah disampaikan Penulis pada Diskusi/Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tanggal 27 Agustus 2005 M/1426 H, dengan perbaikan judul menjadi “Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam.
—-Harapan Penulis dengan ditampilkan judul ini, semoga dapat membuka cakrawala hukum bagi masyarakat sehubungan makin maraknya kelahiran anak di luar nikah, baik yang diselamatkan oleh ibu yang melahirkannya atau diberikan kepada orang lain, atau dijual bahkan yang lebih tragis dibuang di selokan (parit), praktik aborsi dan lain-lain untuk menutupi rasa malu keluarga dan sebagainya.
—-Tulisan ini hanya sekelumit persoalan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah, yang ternyata masih banyak diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjawab problem tersebut di atas.
Kritik dan saran sangat kami tunggu demi perbaikan tulisan ini, dan pada akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terimakasih.

—-

Yogyakarta, 2 Maret 2009.
Penulis,
—-

—-
—- Drs. H. Chatib Rasyid, SH., MH.

—-

—-

Putusan Pengadilan Tinggi Agama

—-

MENEMPATKAN “ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH “SECARA HUKUM ISLAM

PENDAHULUAN
—-Islam adalah Agama kaffah yang mengatur semua lini kehidupan manusia, mengenai hal-hal yang menyangkut aqidah, ibadah, kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan, hukum dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya tentang hukum pernikahan. Karena itu, Din al-Islam merupakan pedoman hidup yang mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ideal yang dikehendakinya.
—-Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia yang eksistensinya telah diakui di samping hukum Adat dan hukum Barat/Eropa yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, sebagian ditetapkan Allah secara jelas dan pasti dalam al-Qur’an dan as-Sunnah (al-Hadis) dan sebagian lainnya merupakan hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang diambil dari dasar/nilai-nilai pokok yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah (maqashid at-tasyri’), yang lebih dikenal dengan istilah fikih.
—-Di antara keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan dua sistem hukum lainnya adalah adanya dimensi keadilan, kebenaran dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan.
Karena itu, dalam setiap hukum yang ditetapkan, selain mengandung dimensi keadilan juga mengandung kebenaran dan kemaslahatan dari sudut pandang manusia secara keseluruhan (universal).
—-Syariat pernikahan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan teratur mengembang biakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah, sebagaimana yang dikandung dalam Q.S. al-Ruum ayat 21, yang artinya ;

—-Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum (30) : 21)¬

—-

—-Di Indonesia, peraturan tentang (hukum) perkawinan diatur dalam UU Nomor I Tahun 1974 yang selanjutnya secara rinci dilengkapi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang keberlakuannya diatur dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991.
—-Pembicaraan perkawinan dan segala permasalahannya tentu tidak lepas dengan status anak yang dilahirkan, baik yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang terikat tali perkawinan yang sah maupun hubungan suami isteri di antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah.
—-Untuk kasus yang pertama tidaklah menjadi pembahasan di sini, yang menjadi bahasan di sini adalah kasus yang kedua.
—-Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.
—-
—-

ANAK DI LUAR NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum
—-Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain di.jelaskan tentang kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

  1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

—-Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
—-Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam  :

—-“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.

—-Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
—-Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya).
Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak ada mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu Bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah :

  1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
  2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawainan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
  3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

—-Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak di luar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera dalam kitab fikih, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
—-Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminology anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah.
—-Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.
Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang popular dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya.
—-Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyengkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
—-Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyi makna “anak zina” sebagaimana definisi yang dikemukaan oleh Hasanayn di atas, adalah istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”
—-Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

—-“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

—-Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/ pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.
—-Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.
—-Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah :

  1. Apabila orang tua salah satu atau keduannya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
  2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

—-Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI, adalah : “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
—-Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah :

  1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
  2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
  3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili’an (diingkari) oleh suaminya.
  4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
  5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.

Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

—-

B. Akibat Hukum
—-Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu:

1.   Hubungan Nasab.
—-Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.
—-Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.
—-
2.   Nafkah.
—-Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.
—-Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.
—-Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan.
—-Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
—-Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

—-

3.   Hak-Hak Waris.
—-Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibynya dan keluarga dari pihak ibunya”.
Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).
—-
4.   Hak Perwalian
—- Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah) , sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

  • Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
  • Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
  • Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

—-
—-
KESIMPULAN

  1. Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah “anak zina”, tetapi mengenal istilah “anak yang lahir di luar perkawinan” yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-¬laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamili, atau lahir dari wanita korban perkosaan, atau lahir dari wanita yang dili’an, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya.
  2. Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.
  3. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

—-


DAFTAR BACAAN

  • Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah (Jakarta; Kencana Mas, 2005).
  • Asy’ari Abd. Ghofar, Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil (Jakarta; Andes Utama, 1987).
  • Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Harapan Dan Prospeknya (Jakarta; Gema Insani Prss, 1996). Hasanayn Muhammad Makluf, Al-Mawarits fi al-Syari’at al-Islamiyya, Matba al-Madaniy, (t.tp., 1996).
  • H. Abdul Manan, Prof. Dr., SH., SIP.,M.Hum., Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008).
  • Hasan, AI-Faraid (Surabaya, Pustaka Progressif, 1979).
  • J. Satrio, Hukum Waris (Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1990).
  • M. All Hasan, Masail Fighiyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam (Jakarta-, Raja Grafindo Persada, 1996). Sayyid Tsabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II (Beirut; Dar al-Fikr, 1980).
  • Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia (Bandung; Sumur, 1976)

About these ads

34 responses to “MENEMPATKAN “ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH “SECARA HUKUM ISLAM

  1. TOLONG DIJAWAB YA….
    jadi, bila anak zina itu perempuan, maka nama siapakah yang harus menjadi BINTI nya???
    Mohon di jawab,,,

  2. assalamu alaikum…
    saya mau tanya, apakah perempuan yg hamil diluar nikah masih wajib menikah dengan pasangannya walaupun si anak sudah di gugurkan ,,
    tolong bantu saya ya untuk menjawabnya

  3. ass.wr.wb
    Kasian ya anak2 yg dilahirkan diluar nikah,klu hukum gk ada adilnya buat mereka.dia jg pst gk kepengen sprt itu dilahirkan krn perbuatan org tuanya yg kebelet.trus klu diperkosa gmn?yg disalahkan perempuannya jg.yg laki2nya kurang ajar kog malah perempuannya yg menanggung smuanya.seharusnya diadakanlah keadilan utk perempuannya sedikit.sudah jatuh, eh tertimpa tangga pula.

  4. Assalamualaikum…Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA,namun dalam proses perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah apa termasuk anank di luar nikah? Bagaimana status anak tersebut? Wa alaikum salam.

  5. Pingback: MENEMPATKAN “ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH “SECARA HUKUM ISLAM « aannurefendi

  6. Asswrwb, saya mau tanya bagaimana penulisan binti pada anak angkat perempuan yang tidak diketahui keberadaan kedua orang tuanya, apakah binti fulan atau binti islam dan apakah maksud dari “maula” dan penggunaannya, terima kasih.
    Wasswrwb

  7. riska tyas

    Assalamu’alaikum…
    syukron atas penjelasannya..begitu banyak hak yang hilang dari anak zina dan anak yang lahir di luar pernikahan.dari segi hak wali,nasab,waris…maka,mari kita menjaga hubungan pernikahan yang suci,dan janganlah pernah menuding bahwa anak2 yang terlahir seperti itu adalah anak selamanya akan buruk.

  8. Assalamu’alaikum wr wb.
    langsung saja, seorang istri yg sdh dinikahi saat hamil oleh lelaki yg mehamilinya dan mempunyai anak perempuan , tetapi bapak dan ibunya pernah bercerai setelah anak itu dilahirkan setelah itu rujuk kembali dan mempunyai anak kembali..apakah anak pertama dan selanjutnya sah apabila bapaknya menjadi wali nikahnya? karena ada yang mengatakan kalau sibapak menikahi ibunya kembali maka anak yg diluar nikah tadi sah menjadi anak dr bapaknya.terimakasih, wassalamualaikum wr wb

  9. Dina Amalia

    Bagaimana pengurusan dokumen yang dibutuhkan oleh anak zina tsb, seperti akte lahir dan sebagainya.
    Apakah ada lembaga yang mengurusnya.

  10. iya lah..

  11. no komen lah, ngantuk !!

  12. zmn_qdw@yahoo.co.id

    Assalaam ‘alaikum..
    kepada para pembaca yang pernah menemui kasus(nyata) berkenaan dengan anak perempuan yang berstatus anak di luar nikah yang telah terlanjur menikah dengan diwalikan oleh bapak genetisnya, saya mohon untuk mengirimkan kasus tersebut. Karena skripsi saya berkenaan dengan masalah ini.
    Wassalaam ‘alaikum..

  13. Hasan Sanusi

    Kasus sy sm dgn pak Nuril…..Tlg penjelasannya,tks

  14. Hasan Sanusi

    Bagaimana kalau hamil diluar nikah dan melahirkan setelah nikah..? sah kah seorg Ayah menikahkan anak perempuannya..? Tks.

  15. Ass…alhamndulillah atas tulisannya, tapi bagaimana kalau kasusnya seperti ini:
    Ada laki-laki dan Perempuan melakukan hubungan sexual diluar nikah kemudian hamil. Setelah Hamil barulah perempuan tersebut dinikahi dan kemudian melahirkan anak perempuan.Apakah anak ini bisa di mendapatkan perwalian dari Bapaknya apabila ia akan menikah?
    Terimakasih…Wassalam…

  16. hadi sutanto

    saya telah mempunyai seorang anak lk2 di luar nikah apakh sy wjib meberi kehidupan anak itu dan bolehkah sy mengakuinya sbg anaku sendiri?

  17. hadi sutanto

    bagamana posisi seorang bpk yg mmpunyai anak di luar nikah apakh wajib menanggung hidupnya,dan mengkui sbagai anknya?

  18. calon istri saya terlahir diluar nikah,dan laki laki yg menghmli meninggal seblum menikahi dan dilahirkan anaknya itu,stlah lahir ternyat prempuan,jadi BINTI siapa yg harus disebut jika kelak anak tadi dewasa dan hendak menikah?

  19. Bagaimana jika seorang anak perempuan yang berstatus anak diluar nikah telah terlanjur menikah dengan diwalikan oleh bapak genetisnya?Apakah pernikahan tersebut tidak sah?Apakah pernikahannya harus diulang?Lalu bagimana dengan anak-anak yang terlahir daripernikahan tersebut?Kepada Bapak narasumber yang saya hormati, mohon agar jawabannya dikirim ke alamat email saya.Atas perhatiannya,saya ucapkan terimakasih.

  20. thanks yup atas ilmunya…..

  21. Aslm. .
    Sy 21 th merupakan anak di luar nikah dr kedua orang tua sy.
    Hingga saat ini mereka tidak pernah mau bicara terbuka pd sy, tp saya menemukan buku nikah mereka dg tanggal yg hanya beda 4 bulan sblum kelahiran sy.

    Pd saat sy menikah, ayah sy menolak untk mnjadi wali (mungkin krna perkara di atas) sehingga sy mgunakan wali hakim, akan tetapi pd saat ijab nama sy tetap binti ayah sy, begitu pula yg trcntum di buku nikah.
    Apakah prnikahan sy tsb tdk sah ?
    Sy khawatir sebab pd saat mnikah sy sdang dlm keadaan hamil, sy tdk ingin dosa sy dn suami beserta anak2 kami akan tambah besar.
    Terlebih lagi anak sy perempuan.

    Trima kasih sblumnya.

  22. hendri suhelmi

    Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan,bagai mana caranya supaya bapak kandungnya bisa jadi wali nikah dan apa saja sarat yang harus ditempuh oleh bapaknya

  23. hendri suhelmi

    Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan,bagai mana caranya supaya ayah atau bapaknya bisa jadi walinikah

  24. assalamualaikum wr.wb.
    saya seorang anak perempuan berumur 21 thn, yang kebetulan lahir di akad pernikahan atau dapat disebut saya adalah anak di luar nikah.
    hal ini sudah saya ketahui sejak saya Smp. saya tidak dibesarkan oleh org tua kandung saya, melainkan di adopsi oleh saudari ibu kandung saya.
    saya ingin menanggapi pertanyaan dr sdr Amar, menurut saya. tidak benar dikatakan bahwa tidak ada org yang ingin menikah dgn anak hasil zina. masalh itu bisa dibicarakan baik2, jika si calon pasangan sungguh2 mencintainya. insyaallah dia dan keluarganya bisa menerima dengan besar hati.
    masalah menyebutkan nama binti/bin atas nama ibu kandung pada saat akad nikah dapat diatasi. Agar si anak tidak malu di depan orang banyak, akad nikah dapat dilakukan hanya dihadiri orang2 terdekat dan terpercaya saja.
    dan bila ingin tetap mengundang banyak org pada saat akad nikah sang mempelai. mungkin dapat dilakukan 2 kali, pertama yang sah, yakni dengan menyebut binti/bin yang sah (nama ibu kandung) yang hanya dihadiri org2 terdekat.
    kemudian melakukan akad nikah lagi di hadapan orang banyak dengan binti/bin orang yg dikehendaki. tau dengan kata lain akad nikah yang tidak sah hanya untuk agar si anak tidak malu.
    jika saya ada kesalahan, mohon diperbaiki dan dimaafkan. sekian dari saya.
    Wassalamualaikum wr.wb

  25. Aslm…iya binti nya gmn?, lw hrus binti ibunya meskipun di nikahkan wali hakim, sm aj m’bka aib ank prmpuan it, bsa2 jg dy ga nikah2, krn ga ad yg mw nkah ma ank hsil zina. Pdhlkn ank hasil zina ga pnya slh apa2. Knpa jd anak hsil zina yg hruz mnanggung malu.

  26. ass….
    klo anak perempuan yang lahir di luar nikah/ anak zina untuk penggunaan binti bagaimana? Tks

  27. MAGDI AYUZA

    waalaikumsalam.
    1. pada dasarnya perbedaan nikah siri dengan nikah KUA adalah dari segi tercatat atau tidaknya di sisi negara / hukum. jadi “selama pada pernikahan siri tersebut, syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah”.

    2. wali ada 2 macam :
    a. wali nasab
    urutan kelompok wali nasab :
    1) kelompok kerabat laki-laki ke atas (ayah, kakek dari
    ayah dst)
    2) kelompok kerabat laki-laki kandung atau seayah
    3) kelompok kerabat paman (saudara laki-laki ayah
    kandung, saudara laki-laki ayah yang seayah dst)
    4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara
    laki-laki seayah kakek dst.

    b. wali hakim
    wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila :
    - wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan
    wali nasab.
    - tidak diketahui tempat tinggal si wali nasab tersebut
    (gaib).
    - wali nasab tersebut enggan (adlal)

  28. Asswrwb.
    Revisi 2: Calon mertua saya (camer) dulu nikah secara sirih, krn bapaknya wkt itu pelatihan kerja pd institusi yg mewajibkan selama pelatihan harus tetap single. setelah diterima kerja (bapaknya), keadaan istrinya (ibu camer) sudah mengandung 7 bulan (anak inilah yg akan menjadi calon istri saya nanti), dan pada saat itu pula langsung dilakukan pernikahan secara hukum peradilan agama indonesia (KUA). yang jadi pertanyaan saya : siapakah nanti yang berhak menadi wali calon istri saya untuk pernikahan kami kelak, karena bapaknya sdh almarhum, dia punya 2 adik laki-laki yg sdh dewasa. terima kasih atas jawabannya, wassalam wr. wb.

  29. Asswrwb.
    Revisi: Calon mertua saya (camer) dulu nikah secara sirih, krn bapaknya wkt itu pelatihan kerja pd institusi yg mewajibkan selama pelatihan harus tetap single. setelah diterima kerja (bapaknya), keadaan istrinya (ibu camer) sudah mengandung 7 bulan (anak inilah yg akan menjadi calon istri saya nanti), dan pada saat itu pula dilakukan pernikahan secara hukum peradilan agama indonesia (KUA). yang jadi pertanyaan : apakah nanti yang jadi wali calon istri saya nanti siapa (bapaknya sdh almarhum), dia punya 2 adik laki-laki yg sdh dewasa. terima kasih, wassalam wr. wb.

  30. Asswrwb.
    To the Point. Calon mertua saya (camer) dulu nikah secara sirih, krn bapaknya wkt itu pelatihan kerja pd institusi yg mewajibkan selama pelatihan harus tetap single. setelah diterima kerja (bapaknya), keadaan istrinya (ibu camer) sudah mengandung 7 bulan (anak inilah yg akan menjadi calon istri saya nanti), dan saat ini dilakukan pernikahan secara hukum peradilan agama indonesia (KUA). yang jadi pertanyaan : apakah nanti yang jadi wali calon istri saya nanti siapa (bapaknya sdh almarhum), dia punya 2 adik laki-laki yg sdh dewasa. terima kasih, wassalam wr. wb.

  31. Magdi Ayuza

    tidak boleh.
    kalau si bapak biologisnya tetap bersikerah untuk menikahkan anak hasil zina nya itu, maka pernikahan anaknya itu tidak sah, dan status pernikahan anaknya tersebut sama dengan zina (karena pernikahannya tidak sah).
    jangan kan untuk menikahkan anaknya tersebut, memakai binti / bin bapak biologisnya pun , anak zina tersebut tidak boleh / tidak bisa.

  32. kalo anak perempuan hasil zina itu mau nikah trus bapak biologisnya keukeuh mau jadi wali, boleh apa nggak?

  33. MAGDI AYUZA

    Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya (bapak zinanya) walaupun akhirnya laki-laki itu menikahi ibunya dengan sah.
    Ini disebabkan karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamili setelah perempuan itu hamil bukan sebelumnya (anak tersebut tercipta sebelum dilakukannya ijab kabul). Karena hasil zina inilah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak apapun atasnya dari hal nasab, waris, dan kewalian dan nafkah sesuai dengan zhahirnya, sesuai dengan hadits :
    “…. Dan bagi (orang) yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut)”.
    oleh karena itu, si anak perempuan tersebut tidak memiliki wali kecuali wali hakim, sehingga jika si bapak biologis nya tetap memaksakan diri untuk menikahkan anak nya tersebut, maka pernikahan anak nya tersebut tidak sah, dan anak nya tersebut sama dengan berzina, sehingga sampai keturunan seterusnya akan zina lah tiba nya hubunga keturunannya, wallahu ‘alam.
    Untuk lebih luasnya lagi bacalah kitab-kitab dibawah ini:
    [1]. Al-Mughni Ibnu Qudamah (Juz 9 hal. 529-530 tahqiq Doktor Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy)
    [2]. Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah (Jilid 32, hal. 134-152)
    [3]. Majmu Syarah Muhadzdzab (Juz 15 hal. 109-113)
    [4]. Al-Ankihatul Faasidah (Hal. 75-79 Abdurrahman bin Abdirrahman Sumailah Al-Ahsal).

  34. Yudi Hermawan

    benerkah anak perempuan yang hamil di luar nikah wajib menggunakan wali hakim, tidak dengan ayah kndungnya sndiri
    -
    Ya2N :
    benar mas hermawan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s